Charles Honoris Bantah Pernah Berkomentar TNI Lebay

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris tidak pernah menyebutkan ‘TNI lebay’ dalam kasus pelecehan Pancasila oleh oknum tentara Australia.

Pernyataan Charles yang dikabarkan menyebut “TNI Lebay” belum lama sempat menimbulkan polemik di media sosial.

“Saya tidak pernah berkomentar ‘TNI lebay’ terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu, justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan,” kata Charles di Jakarta, Kamis (12/1).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga dapat memahami kekesalan yang dirasakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara oleh oknum serdadu Australia.

“Saya bahkan berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila yang terjadi di dalam negeri dan dilakukan oleh oknum-oknum yang anti Pancasila, NKRI, bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan simbol-simbol negara lainnya,” ujarnya.

Namun, kata dia, dalam hubungan antar negara permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku. “Saya melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia,” katanya.

Ia menjelaskan sesuai dengan UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan pembatalan kerjasama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang Menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI.

“Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi I DPR menunaikan kewajiban saya untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja termasuk dalam hal ini TNI,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Charles menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia yang harus berpegang pada aturan yang berlaku, karena publik berharap banyak agar TNI bisa menjadi garda terdepan melindungi NKRI dan Pancasila.

“Saya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hal ini dan hormat saya bagi seluruh prajurit TNI yang setia menjaga NKRI,” tandasnya.

Sumber : RMOL

TNI AU Diminta Proses Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Medan, Sumatera Utara, terhadap para wartawan.

“Diharapkan atasan yang bersangkutan memprosesnya, hukum harus ditegakkan, hukum harus jadi panglima,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Politikus PDIP itu meminta pihak TNI AU tidak menghalang-halangi proses hukum serta penyidikan.

Wartawan yang menjadi korban, menurutnya, dapat melaporkan ke POM AU.

“Kita harapkan POM AU memproses kasus ini,” tuturnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan bertindak arogan pada wartawan.

Adalah Array Argus wartawan Tribun Medan dan Andri Safrin wartawan MNC TV menjadi korban keberingasan TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Kedua wartawan tersebut awalnya meliput aksi massa dari warga Sarirejo yang ingin mempertahankan tanah mereka yang ingin dijadikan rusunawa.

Dengan seketika, Array, Andri Safrin dan beberapa wartawan lainnya diserang TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Dengan menggunakan kayu, pentungan, tombak dan laras panjang, mereka menarik, memukuli serta menginjak-injak wartawan.

“Awalnya saya mau wawancara ibu-ibu warga sana. Lagi duduk di sebelah ibu itu, saya ditarik, dihantam kayu broti itu, diseret-seret dan dipijak-pijak,” kata Array.

Sumber : Tribunnews

Charles Honoris Singgung Soal Wacana Pembentukan Komisi Maritim

“Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Wacana itu baik, tapi fraksi belum ada sikap resmi soal hal ini. Akan dibicarakan lebih lanjut,” kata anggota Fraksi PDIP Charles Honoris kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut Charles, visi maritim pemerintahan Jokowi-JK harus didukung oleh parlemen. Tak harus dengan membentuk komisi baru, bisa juga dengan memaksimalkan kemitraan dengan komisi-komisi yang ada. Dia menilai wacana soal pembentukan komisi maritim ini perlu dibahas lebih lanjut.

“Opsi itu masih perlu pendalaman. Namun komitmen kita jelas untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Wacana pembentukan Komisi Maritim di DPR dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS ini menilai perlu ada Komisi Maritim karena keberadaan Menko Kemaritiman dan visi Jokowi untuk mengedepankan sektor kemaritiman.

Sumber: Detikcom
http://news.detik.com/read/2014/11/10/123646/2743812/10/soal-wacana-pembentukan-komisi-maritim-ini-kata-politikus-pdip?n991103605

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

http://charleshonoris.wordpress.com/category/charles-honoris/