Charles Honoris Bantah Pernah Berkomentar TNI Lebay

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris tidak pernah menyebutkan ‘TNI lebay’ dalam kasus pelecehan Pancasila oleh oknum tentara Australia.

Pernyataan Charles yang dikabarkan menyebut “TNI Lebay” belum lama sempat menimbulkan polemik di media sosial.

“Saya tidak pernah berkomentar ‘TNI lebay’ terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu, justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan,” kata Charles di Jakarta, Kamis (12/1).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga dapat memahami kekesalan yang dirasakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara oleh oknum serdadu Australia.

“Saya bahkan berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila yang terjadi di dalam negeri dan dilakukan oleh oknum-oknum yang anti Pancasila, NKRI, bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan simbol-simbol negara lainnya,” ujarnya.

Namun, kata dia, dalam hubungan antar negara permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku. “Saya melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia,” katanya.

Ia menjelaskan sesuai dengan UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan pembatalan kerjasama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang Menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI.

“Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi I DPR menunaikan kewajiban saya untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja termasuk dalam hal ini TNI,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Charles menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia yang harus berpegang pada aturan yang berlaku, karena publik berharap banyak agar TNI bisa menjadi garda terdepan melindungi NKRI dan Pancasila.

“Saya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hal ini dan hormat saya bagi seluruh prajurit TNI yang setia menjaga NKRI,” tandasnya.

Sumber : RMOL

TNI AU Diminta Proses Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum TNI di Medan, Sumatera Utara, terhadap para wartawan.

“Diharapkan atasan yang bersangkutan memprosesnya, hukum harus ditegakkan, hukum harus jadi panglima,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Politikus PDIP itu meminta pihak TNI AU tidak menghalang-halangi proses hukum serta penyidikan.

Wartawan yang menjadi korban, menurutnya, dapat melaporkan ke POM AU.

“Kita harapkan POM AU memproses kasus ini,” tuturnya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan bertindak arogan pada wartawan.

Adalah Array Argus wartawan Tribun Medan dan Andri Safrin wartawan MNC TV menjadi korban keberingasan TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Kedua wartawan tersebut awalnya meliput aksi massa dari warga Sarirejo yang ingin mempertahankan tanah mereka yang ingin dijadikan rusunawa.

Dengan seketika, Array, Andri Safrin dan beberapa wartawan lainnya diserang TNI AU dan Paskhas Lanud Suwondo.

Dengan menggunakan kayu, pentungan, tombak dan laras panjang, mereka menarik, memukuli serta menginjak-injak wartawan.

“Awalnya saya mau wawancara ibu-ibu warga sana. Lagi duduk di sebelah ibu itu, saya ditarik, dihantam kayu broti itu, diseret-seret dan dipijak-pijak,” kata Array.

Sumber : Tribunnews

DPR Minta Pemerintah Investigasi Jatuhnya Helikopter TNI AD

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah segera melakukan investigasi penyebab kecelakaan helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terjadi di Kalasan, Yogyakarta, kemarin. “Jika perlu segera diadakan evaluasi seluruh armada tempur kita untuk mengetahui sejauh mana kelayakannya,” kata dia dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 9 Juli 2016.

Politikus PDIP ini menambahkan pengawasan terhadap maintenance alutsista seharusnya diperketat untuk meminimalisir kecelakaan. Anggaran pertahanan yang dinaikkan seharusnya tak menjadi hambatan dalam melakukan perbaikan keseluruhan dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista. “Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya,” ucap dia.

Selain itu, Charles meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter. “Jangan sampai tragedi kecelakaan pesawat atau helikopter terus berulang,” ujarnya.

Helikopter Helly Bell 205 A-1 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA-5073 jatuh saat sedang menjalankan misi bantuan untuk Pangdam IV Diponegoro. Pesawat menimpa dua rumah milik Heru Purwanto dan Parno yang dalam keadaan kosong. Lokasi jatuhnya pesawat tepat berada di Dusun Kowang Desa Taman martani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Penyebab jatuhnya helikopter itu masih belum jelas. Namun, akibat peristiwa itu tiga orang meninggal, yaitu Letnan Dua Angga Juang, Sersan Dua Yogi Riski Sirait, dan warga sipil Fransisca Nila Agustin.

Sumber : Tempo

HUT Ke-43, PDIP Luncurkan Banteng Music Festival

Dalam rangka perayaan HUT ke-43, DPP PDI Perjuangan meluncurkan festival musik nasional yang diberi label Banteng Music Festival (BMF).

Acara ini diselenggarakan Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo, yang juga merupakan pentolan Rodinda Band.

“Banteng Music Festival adalah wahana bagi kaum muda untuk mengekspresikan keseluruhan gelora jiwa orang muda, melalui lagu-lagu Rodinda Band, seperti Bung Karno Bapak Bangsa, Vivere Pericoloso, Gemah Ripah Loh Jinawi, Point of No Return, dan satu lagu bebas untuk dinyanyikan,” ujar Ketua Pelaksana BMF Charles Honoris saat peluncuran BMF, di SCBD, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Dalam acara yang dipandu Ari Dagienkz tersebut, Aria Bima selaku Ketua Panitia HUT ke-43 PDIP berharap, melalui musik bisa digelorakan wajah nasionalisme Indonesia dengan jiwa anak-anak muda.

“Bung Karno mengatakan berilah saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Gelora anak muda itulah yang menjadi spirits PDIP, sehingga ultah kali ini memberi perhatian khusus pada anak muda,” kata Aria Bima.

“Anak muda kreatif menjadi perhatian Mas Prananda. Karena itulah banyak gagasan Mas Prananda yang menyatu dengan anak muda,” sambung dia.

Sementara, Charles Honoris menjelaskan, pendataran peserta akan digelar serentak di setiap daerah mulai 22 Maret 2016 melalui kantor DPC PDIP.

Menurut Charles, ada tahapan dalam festival ini, yakni final tingkat kota atau kabupaten, lalu final tingkat provinsi. Sedangkan grand final tingkat nasional digelar 1 Juni 2016 dengan hadiah total Rp 320 juta, yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, kreativitas musik merupakan salah satu ekspresi kebudayaan, dan di situlah PDIP hadir dalam wajah kebudayaannya untuk generasi muda.

Sumber : liputan6.com

PDI Perjuangan Berharap Permintaan Maaf Setya Novanto Dan Fadli Zon

Politisi muda PDI Perjuangan, Charles Honoris menyayangkan sikap Setya Novanto dan Fadli Zon yang belum meminta maaf pada masyarakat Indonesia karena telah hadir di acara Calon Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Charles Honoris, masyarakat sangat menunggu keduanya menjelaskan alasan kehadirannya tersebut.

Baca juga Hadir Di Kampanye Capres AS, Setya Dan Fadli Dianggap Langgar Etika!!

“‎Ini yang kita tunggu ya, sampai detik ini belum ada statemen apapun dari Setya Novanto yang katanya speaker of the house, yang ketua DPR RI, katanya juru bicara DPR, belum bicara apapun soal hal ini. Kita masih menunggu. Saya berharap ada permintaan maaf kepada rakyat indonesia yang paling dirugikan soal hal ini,” ujar Charles Honoris selaku Anggota Komisi I DPR RI di depan ruangan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ‎(MKD), Komplek Parlemen, Senin, (7/9/2015).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut membantah jika pelaporan yang dilakukan dirinya bersama sejumlah anggota dewan terhadap tindakan Setya Novanto dan Fadli Zon ke MKD merupakan pengalihan isu.

Menurut Politisi muda Charles Honoris, tindakannya melaporkan dua pimpinan tersebut ke MKD sebagai bentuk keprihatinan. Bangsa Indonesia malu, Setya dan Fadli sebagai pimpinan DPR telah hadir di acara kampanye.

Baca juga Charles Honoris Berharap Setya Novanto Dan Fadli Zon DapatSanksi Tegas Dari MKD

“Tanyakan ke publik ini pengalihan isu atau bukan karena rakyat Indonesia sedih, merasa malu dengan kehadiran pimpinan DPR di kampanye,” katanya.

Charles meminta MKD segera menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya dan Fadli di Amerika Serikat tersebut. Menurutnya MKD mesti segera melakukan pembuktian, sehingga nantinya jelas apakah ada sanksi atau tidak bagi kedua pimpinan DPR tersebut.

“Kita hanya meminta pertanggung jawaban‎ pimpinan DPR yang hadir dalam kampanye calon presiden asing. Kita minta MKD melakukan pembuktian. Kalau terbukti kita minta ada sanksinya,” kata Charles Honoris.

Sumber Tribunnews.com

LINK

Charles Honoris, Pemerintahan Jokowi Diminta Dengarkan Kritik Effendi Simbolon

Charles Honoris anggota DPR RI

Politikus PDIP, Charles Honoris meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menganggap kritik Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon sebagai angin lalu. Menurutnya, kritik Effendi memang menimbulkan sejumlah spekulasi terkait motif di baliknya.

“Saya sudah berdiskusi panjang dengan Bang Effendi dan menyimpulkan bahwa maksud beliau baik untuk mengingatkan pemerintah. Apalagi substansi yang disampaikan juga benar,” kata dia di Jakarta, Jumat (30/1).

“Untuk itu,” kata anggota DPR ini melanjutkan, “saya menarik kembali yang pernah saya sampaikan sebelumnya, mengenai halusinasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada yang bersangkutan.”

Menurutnya, meski bukan gelombang besar di PDIP, peringatan dari Effendi bisa menjadi peringatan. Ia berkata, ada fungsi kontrol yang melekat pada anggota dewan dalam menjaga keberpihakan jalannya roda pemerintahan bagi rakyat banyak. “Dan itu yang sedang dilakukan Bang Effendi,” sebut dia.

Charles sebelumnya mengatakan kritik yang disampaikan Effendi tidak mewakili PDIP. “Itu pernyataan pribadi beliau. Mungkin Pak Effendi lagi halusinasi waktu bicara itu,” canda Charles.

Charles Honoris Singgung Soal Wacana Pembentukan Komisi Maritim

“Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Wacana itu baik, tapi fraksi belum ada sikap resmi soal hal ini. Akan dibicarakan lebih lanjut,” kata anggota Fraksi PDIP Charles Honoris kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut Charles, visi maritim pemerintahan Jokowi-JK harus didukung oleh parlemen. Tak harus dengan membentuk komisi baru, bisa juga dengan memaksimalkan kemitraan dengan komisi-komisi yang ada. Dia menilai wacana soal pembentukan komisi maritim ini perlu dibahas lebih lanjut.

“Opsi itu masih perlu pendalaman. Namun komitmen kita jelas untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Wacana pembentukan Komisi Maritim di DPR dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS ini menilai perlu ada Komisi Maritim karena keberadaan Menko Kemaritiman dan visi Jokowi untuk mengedepankan sektor kemaritiman.

Sumber: Detikcom
http://news.detik.com/read/2014/11/10/123646/2743812/10/soal-wacana-pembentukan-komisi-maritim-ini-kata-politikus-pdip?n991103605

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

http://charleshonoris.wordpress.com/category/charles-honoris/

Charles Honoris: Pengusul Presiden Dipilih MPR Diharap Cepat Sadar Diri

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Charles Honoris, berharap anggota partai politik yang menggulirkan wacana pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR agar cepat sadar diri. Menurut dia, itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan elite partai.

“Saya rasa mohon sadar, cepat bangun dari tidur dan mimpi. Sadar teman-teman Koalisi Merah Putih. Harap pentingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite politik,” kata Charles kepada suara.com di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Charles menegaskan penghapusan pilpres langsung oleh rakyat adalah kemunduran demokrasi yang sudah dicapai bangsa Indonesia dengan susah payah.

“Ini kan kemunduran. Kita melihat RUU Pilkada kemunduran yang luar biasa. Apabila akhirnya ada wacana memilih presiden melalui MPR adalah sesuatu yang malapetaka demokrasi bangsa kita,” kata Charles.

Ide mengembalikan pemilihan presiden ke MPR, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir. Salah satu alasannya, kata dia, pilpres langsung justru memecah belah rakyat. Ia akan mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk mengakomodir perubahan sistem itu.

PAN adalah partai anggota Koalisi Merah Putih. Koalisi ini, kemarin berhasil menghapus pilkada langsung dan mengganti dengan sistem pilkada diwakilkan ke segelintir anggota DPRD.

Sumber: http://suara.com/news/2014/10/02/081044/pengusul-presiden-dipilih-mpr-diharap-cepat-sadar-diri/

Charles Honoris Resmi Jadi Anggota DPR RI periode 2014-2019

charles honoris

Charles Honoris, putra kelima dari pengusaha Nasinoal Luntungan Honoris, Charles Honoris telah resmi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 1 Oktober 2014, di Gedung Nusantara, Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kader Muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  sebagai Pengusaha muda merebut kemenangan pada pemilihan 9 july lalu, Charles mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III dengan 96.842 suara mengalahkan seniornya Effendi Simbolon dan Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Diketahui, anggota DPR terpilih berjumlah 560. Sementara anggota DPD berjumlah 132 orang. Sedangkan anggota MPR gabungan dari jumlah anggota DPR dan DPD, sehingga berjumlah 692 orang. Kendati demikian, khusus anggota DPR hanya 555 anggota baru yang dilantik. Soalnya, lima orang yang tidak ikut dilantik tersandung kasus hukum

Kelima anggota dewan periode 2014-2109 yang batal dilantik, pertama, Jero Wacik. Politisi Partai Demokrat itu terganjal lantaran berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Jero di kementerian itu menjabat Menteri ESDM.

Kedua, Idham Samawi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan klub sepak bola Persiba Bantul.  Ketiga, Herdian Koosnadi. Politisi PDIP itu tersandung kasus dugaan korupsi proyek alat kesehatan  di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Banten.

Keempat, Jimmy Demianus Ijie. Politisi PDIP  yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Papua Barat itu menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, terkait peminjaman dana sebesar Rp22 miliar dari PT Padoma pada 2010 silam. Kelima, Iqbal Wibisono. Politisi Partai Golkar itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

Tag: Charles Honoris, Pelantikan DPR RI, Anggota DPR RI 2014-2019, Wkipedia

Charles Honoris , Siapa Penentu Arah Kebijakan Fraksi Demokrat?

charles honoris

Kekecewaan Presiden SBY atas manuver Fraksi Partai Demokrat di DPR yang menyebabkan disahkannya pemilukada melalui DPRD, menimbulkan banyak pertanyaan.

“Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?,” ujar Charles di Jakarta.

Menurut putra Luntungan Honoris tersebut, sebagai Ketua Umum dan wajah dari Partai Demokrat, SBY harus memperjelas pernyataannya. “Agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat,” ujar anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 ini.

Berita sebelumnya Presiden SBY mengaku kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada, Jumat (26/9) dini hari. Dalam voting di DPR sebanyak 135 suara memilih pilkada langsung, sementara 226 suara memilih pilkada melalui DPRD.

“Saya kecewa dengan proses yang berlangsung di DPR,” kata SBY di Washington DC, Amerika Serikat kepada para jurnalis, Jumat.

“Setelah berjuang keras melalui Panja dan lobi-lobi ternyata tetap saja hanya dua opsi yang di-voting. Saya sebenarnya sudah mengutus utusan khusus agar voting bisa ditunda. Tetapi tetap saja dilakukan voting,” kata SBY.

Dalam rapat itu, Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan 10 opsi. Tapi Demokrat kemudian memilih walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada lantaran 10 opsi yang diajukan tak diterima dalam forum lobi.
Sumber: Republika
http://bola.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/27/ncjuh8-charles-honoris-pertanyakan-siapa-penentu-kebijakan-fraksi-demokrat